Sejarah Gerakan
Pramuka Indonesia
Sejarah Gerakan Pramuka
Indonesia adalah rangkuman
mengenai sejarah dimana
berdirinya gerakan pramuka
yang dimulai dari sejak masa
saat Indonesia dijajah Belanda
sehingga bernama "Hindia-
Belanda".
Masa Hindia Belanda
Kenyataan sejarah
menunjukkan bahwa pemuda
Indonesia mempunyai "saham"
besar dalam pergerakan
perjuangan kemerdekaan
Indonesia serta ada dan
berkembangnya pendidikan
kepanduan nasional Indonesia.
Dalam perkembangan
pendidikan kepanduan itu
tampak adanya dorongan dan
semangat untuk bersatu,
namun terdapat gejala adanya
berorganisasi yang Bhinneka.
Organisasi kepanduan di
Indonesia dimulai oleh adanya
cabang "Nederlandsche
Padvinders Organisatie" (NPO)
pada tahun 1912, yang pada
saat pecahnya Perang Dunia I
memiliki kwartir besar sendiri
serta kemudian berganti nama
menjadi "Nederlands-Indische
Padvinders
Vereeniging" (NIPV) pada
tahun 1916.
Organisasi Kepanduan yang
diprakarsai oleh bangsa
Indonesia adalah Javaansche
Padvinders Organisatie; berdiri
atas prakarsa S.P.
Mangkunegara VII pada tahun
1916.
Kenyataan bahwa kepanduan
itu senapas dengan
pergerakan nasional, seperti
tersebut di atas dapat
diperhatikan pada adanya
"Padvinder Muhammadiyah"
yang pada 1920 berganti
nama menjadi " Hizbul
Wathan" (HW); "Nationale
Padvinderij" yang didirikan
oleh Budi Utomo; Syarikat
Islam mendirikan "Syarikat
Islam Afdeling Padvinderij"
yang kemudian diganti
menjadi "Syarikat Islam
Afdeling Pandu" dan lebih
dikenal dengan SIAP, Nationale
Islamietische Padvinderij
(NATIPIJ) didirikan oleh Jong
Islamieten Bond (JIB) dan
Indonesisch Nationale
Padvinders Organisatie (INPO)
didirikan oleh Pemuda
Indonesia.
Hasrat bersatu bagi organisasi
kepanduan Indonesia waktu
itu tampak mulai dengan
terbentuknya PAPI yaitu
"Persaudaraan Antara Pandu
Indonesia" merupakan
federasi dari Pandu
Kebangsaan, INPO, SIAP,
NATIPIJ dan PPS pada tanggal
23 Mei 1928.
Federasi ini tidak dapat
bertahan lama, karena niat
adanya fusi, akibatnya pada
1930 berdirilah Kepanduan
Bangsa Indonesia (KBI) yang
dirintis oleh tokoh dari Jong
Java Padvinders/Pandu
Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan
PPS (JJP-Jong Java Padvinderij);
PK-Pandu Kebangsaan).
Berkas:KBI.jpg
PAPI kemudian berkembang
menjadi Badan Pusat
Persaudaraan Kepanduan
Indonesia (BPPKI) pada bulan
April 1938.
Antara tahun 1928-1935
bermuncullah gerakan
kepanduan Indonesia baik
yang bernapas utama
kebangsaan maupun bernapas
agama. kepanduan yang
bernapas kebangsaan dapat
dicatat Pandu Indonesia (PI),
Padvinders Organisatie
Pasundan (POP), Pandu
Kesultanan (PK), Sinar Pandu
Kita (SPK) dan Kepanduan
Rakyat Indonesia (KRI).
Sedangkan yang bernapas
agama Pandu Ansor, Al
Wathoni, Hizbul Wathan,
Kepanduan Islam Indonesia
(KII), Islamitische Padvinders
Organisatie (IPO), Tri Darma
(Kristen), Kepanduan Azas
Katolik Indonesia (KAKI),
Kepanduan Masehi Indonesia
(KMI).
Sebagai upaya untuk
menggalang kesatuan dan
persatuan, Badan Pusat
Persaudaraan Kepanduan
Indonesia BPPKI merencanakan
"All Indonesian Jamboree".
Rencana ini mengalami
beberapa perubahan baik
dalam waktu pelaksanaan
maupun nama kegiatan, yang
kemudian disepakati diganti
dengan "Perkemahan
Kepanduan Indonesia
Oemoem" disingkat PERKINO
dan dilaksanakan pada tanggal
19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.
Masa Bala Tentara Dai
Nippon
"Dai Nippon" ! Itulah nama
yang dipakai untuk menyebut
Jepang pada waktu itu. Pada
masa Perang Dunia II, bala
tentara Jepang mengadakan
penyerangan dan Belanda
meninggalkan Indonesia. Partai
dan organisasi rakyat
Indonesia, termasuk gerakan
kepanduan, dilarang berdiri.
Namun upaya
menyelenggarakan PERKINO II
tetap dilakukan. Bukan hanya
itu, semangat kepanduan tetap
menyala di dada para
anggotanya.Karena Pramuka
merupakan suatu organisai
yang menjungjung tinggi nilai
persatuan.Oleh karena itulah
bangsa jepang tidak
mengijinkan Pramuka tetap
lahir di bumi pertiwi.
Masa Republik Indonesia
Sebulan sesudah proklamasi
kemerdekaan Republik
Indonesia, beberapa tokoh
kepanduan berkumpul di
Yogyakarta dan bersepakat
untuk membentuk Panitia
Kesatuan Kepanduan
Indonesia sebagai suatu
panitia kerja, menunjukkan
pembentukan satu wadah
organisasi kepanduan untuk
seluruh bangsa Indonesia dan
segera mengadakan Konggres
Kesatuan Kepanduan
Indonesia.
Kongres yang dimaksud,
dilaksanakan pada tanggal
27-29 Desember 1945 di
Surakarta dengan hasil
terbentuknya Pandu Rakyat
Indonesia. Perkumpulan ini
didukung oleh segenap
pimpinan dan tokoh serta
dikuatkan dengan "Janji Ikatan
Sakti", lalu pemerintah RI
mengakui sebagai satu-
satunya organisasi kepanduan
yang ditetapkan dengan
keputusan Menteri Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan
No.93/Bag. A, tertanggal 1
Februari 1947.
Tahun-tahun sulit dihadapi
oleh Pandu Rakyat Indonesia
karena serbuan Belanda.
Bahkan pada peringatan
kemerdekaan 17 Agustus 1948
waktu diadakan api unggun di
halaman gedung Pegangsaan
Timur 56, Jakarta, senjata
Belanda mengancam dan
memaksa Soeprapto
menghadap Tuhan, gugur
sebagai Pandu, sebagai patriot
yang membuktikan cintanya
pada negara, tanah air dan
bangsanya. Di daerah yang
diduduki Belanda, Pandu
Rakyat dilarang berdiri,.
Keadaan ini mendorong
berdirinya perkumpulan lain
seperti Kepanduan Putera
Indonesia (KPI), Pandu Puteri
Indonesia (PPI), Kepanduan
Indonesia Muda (KIM).
Masa perjuangan bersenjata
untuk mempertahankan negeri
tercinta merupakan
pengabdian juga bagi para
anggota pergerakan
kepanduan di Indonesia,
kemudian berakhirlah periode
perjuangan bersenjata untuk
menegakkan dan
mempertahakan kemerdekaan
itu, pada waktu inilah Pandu
Rakyat Indonesia mengadakan
Kongres II di Yogyakarta pada
tanggal 20-22 Januari 1950.
Kongres ini antara lain
memutuskan untuk menerima
konsepsi baru, yaitu memberi
kesempatan kepada golongan
khusus untuk menghidupakan
kembali bekas organisasinya
masing-masing dan terbukalah
suatu kesempatan bahwa
Pandu Rakyat Indonesia bukan
lagi satu-satunya organisasi
kepanduan di Indonesia
dengan keputusan Menteri PP
dan K nomor 2344/Kab.
tertanggal 6 September 1951
dicabutlah pengakuan
pemerintah bahwa Pandu
Rakyat Indonesia merupakan
satu-satunya wadah
kepanduan di Indonesia, jadi
keputusan nomor 93/Bag. A
tertanggal 1 Februari 1947 itu
berakhir sudah.
Mungkin agak aneh juga kalau
direnungi, sebab sepuluh hari
sesudah keputusan Menteri No.
2334/Kab. itu keluar, maka
wakil-wakil organi-sasi
kepanduan menga-dakan
konfersensi di Ja-karta. Pada
saat inilah tepatnya tanggal 16
September 1951 diputuskan
berdirinya Ikatan Pandu
Indonesia (IPINDO) sebagai
suatu federasi.
Pada 1953 Ipindo berhasil
menjadi anggota kepanduan
sedunia
Ipindo merupakan federasi
bagi organisasi kepanduan
putera, sedangkan bagi
organisasi puteri terdapat dua
federasi yaitu PKPI (Persatuan
Kepanduan Puteri Indonesia)
dan POPPINDO (Persatuan
Organisasi Pandu Puteri
Indonesia). Kedua federasi ini
pernah bersama-sama
menyambut singgahnya Lady
Baden-Powell ke Indonesia,
dalam perjalanan ke Australia.
Dalam peringatan Hari
Proklamasi Kemerdekaan RI
yang ke-10 Ipindo
menyelenggarakan Jambore
Nasional, bertempat di
Ragunan, Pasar Minggu pada
tanggal 10-20 Agustus 1955,
Jakarta.
Ipindo sebagai wadah
pelaksana kegiatan kepanduan
merasa perlu
menyelenggarakan seminar
agar dapat gambaran upaya
untuk menjamin kemurnian
dan kelestarian hidup
kepanduan. Seminar ini
diadakan di Tugu, Bogor pada
bulan Januari 1957.
Seminar Tugu ini meng-
hasilkan suatu rumusan yang
diharapkan dapat dijadikan
acuan bagi setiap gerakan
kepanduan di Indonesia.
Dengan demikian diharapkan
ke-pramukaan yang ada dapat
dipersatukan. Setahun
kemudian pada bulan Novem-
ber 1958, Pemerintah RI, dalam
hal ini Departemen PP dan K
mengadakan seminar di Ciloto,
Bogor, Jawa Barat, dengan
topik "Penasionalan
Kepanduan".
Kalau Jambore untuk putera
dilaksanakan di Ragunan Pasar
Minggu-Jakarta, maka PKPI
menyelenggarakan
perkemahan besar untuk
puteri yang disebut Desa
Semanggi bertempat di
Ciputat. Desa Semanggi itu
terlaksana pada tahun 1959.
Pada tahun ini juga Ipindo
mengirimkan kontingennya ke
Jambore Dunia di MT. Makiling
Filipina.
Nah, masa-masa kemudian
adalah masa menjelang
lahirnya Gerakan Pramuka.
Kelahiran Gerakan Pramuka
Sejarah Pramuka Indonesia
Gerakan Pramuka lahir pada
tahun 1961, jadi kalau akan
menyimak latar belakang
lahirnya Gerakan Pramuka,
orang perlu mengkaji keadaan,
kejadian dan peristiwa pada
sekitar tahun 1960.
Dari ungkapan yang telah
dipaparkan di depan kita lihat
bahwa jumlah perkumpulan
kepanduan di Indonesia waktu
itu sangat banyak. Jumlah itu
tidak sepandan dengan jumlah
seluruh anggota perkumpulan
itu.
Peraturan yang timbul pada
masa perintisan ini adalah
Ketetapan MPRS Nomor II/
MPRS/1960, tanggal 3
Desember 1960 tentang
rencana pembangunan
Nasional Semesta Berencana.
Dalam ketetapan ini dapat
ditemukan Pasal 330. C. yang
menyatakan bahwa dasar
pendidikan di bidang
kepanduan adalah Pancasila.
Seterusnya penertiban tentang
kepanduan (Pasal 741) dan
pendidikan kepanduan supaya
diintensifkan dan menyetujui
rencana Pemerintah untuk
mendirikan Pramuka (Pasal
349 Ayat 30). Kemudian
kepanduan supaya dibebaskan
dari sisa-sisa Lord Baden
Powell (Lampiran C Ayat 8).
Ketetapan itu memberi
kewajiban agar Pemerintah
melaksanakannya. Karena
itulah Pesiden/Mandataris
MPRS pada 9 Maret 1961
mengumpulkan tokoh-tokoh
dan pemimpin gerakan
kepanduan Indonesia,
bertempat di Istana Negara.
Hari Kamis malam itulah
Presiden mengungkapkan
bahwa kepanduan yang ada
harus diperbaharui, metode
dan aktivitas pendidikan harus
diganti, seluruh organisasi
kepanduan yang ada dilebur
menjadi satu yang disebut
Pramuka. Presiden juga
menunjuk panitia yang terdiri
atas Sri Sultan Hamengku
Buwono IX, Menteri P dan K
Prof. Prijono, Menteri Pertanian
Dr.A. Azis Saleh dan Menteri
Transmigrasi, Koperasi dan
Pembangunan Masyarakat
Desa, Achmadi. Panitia ini
tentulah perlu sesuatu
pengesahan. Dan kemudian
terbitlah Keputusan Presiden
RI No.112 Tahun 1961 tanggal
5 April 1961, tentang Panitia
Pembantu Pelaksana
Pembentukan Gerakan
Pramuka dengan susunan
keanggotaan seperti yang
disebut oleh Presiden pada
tanggal 9 Maret 1961.
Ada perbedaan sebutan atau
tugas panitia antara pidato
Presiden dengan Keputusan
Presiden itu.
Masih dalam bulan April itu
juga, keluarlah Keputusan
Presiden RI Nomor 121 Tahun
1961 tanggal 11 April 1961
tentang Panitia Pembentukan
Gerakan Pramuka. Anggota
Panitia ini terdiri atas Sri Sultan
(Hamengku Buwono IX), Prof.
Prijono, Dr. A. Azis Saleh,
Achmadi dan Muljadi Djojo
Martono (Menteri Sosial).
Panitia inilah yang kemudian
mengolah Anggaran Dasar
Gerakan Pramuka, sebagai
Lampiran Keputusan
Presiden R.I Nomor 238
Tahun 1961, tanggal 20 Mei
1961 tentang Gerakan
Pramuka.
Kelahiran Gerakan Pramuka
Gerakan Pramuka ditandai
dengan serangkaian peristiwa
yang saling berkaitan yaitu :
1. Pidato Presiden/Mandataris
MPRS dihadapan para tokoh
dan pimpinan yang
mewakili organisasi
kepanduan yang terdapat
di Indonesia pada tanggal 9
Maret 1961 di Istana
Negara. Peristiwa ini
kemudian disebut sebagai
HARI TUNAS GERAKAN
PRAMUKA
2. Diterbitkannya Keputusan
Presiden Nomor 238 Tahun
1961, tanggal 20 Mei 1961,
tentang Gerakan Pramuka
yang menetapkan Gerakan
Pramuka sebagai satu-
satunya organisasi
kepanduan yang
ditugaskan
menyelenggarakan
pendidikan kepanduan
bagi anak-anak dan
pemuda Indonesia , serta
mengesahkan Anggaran
Dasar Gerakan Pramuka
yang dijadikan pedoman,
petunjuk dan pegangan
bagi para pengelola Gerakan
Pramuka dalam menjalankan
tugasnya. Tanggal 20 Mei
adalah; Hari Kebangkitan
Nasional, namun bagi
Gerakan Pramuka memiliki
arti khusus dan merupakan
tonggak sejarah untuk
pendidikan di lingkungan ke
tiga. Peristiwa ini kemudian
disebut sebagai HARI
PERMULAAN TAHUN KERJA.
3. Pernyataan para wakil
organisasi kepanduan di
Indonesia yang dengan
ikhlas meleburkan diri ke
dalam organisasi Gerakan
Pramuka, dilakukan di
Istana Olahraga Senayan
pada tanggal 30 Juli 1961.
Peristiwa ini kemudian
disebut sebagai HARI
IKRAR GERAKAN
PRAMUKA.
4. Pelantikan Mapinas,
Kwarnas dan Kwarnari di
Istana Negara, diikuti defile
Pramuka untuk
diperkenalkan kepada
masyarakat yang didahului
dengan penganugerahan
Panji-Panji Gerakan
Pramuka, dan kesemuanya
ini terjadi pada tanggal
pada tanggal 14 Agustus
1961. Peristiwa ini
kemudian disebut sebagai
HARI PRAMUKA.
Gerakan Pramuka
Diperkenalkan
Pidato Presiden pada tanggal 9
Maret 1961 juga menggariskan
agar pada peringatan
Proklamasi Kemerdekaan RI
Gerakan Pramuka telah ada
dan dikenal oleh masyarakat.
Oleh karena itu Keppres RI
No.238 Tahun 1961 perlu ada
pendukungnya yaitu pengurus
dan anggotanya.
Menurut Anggaran Dasar
Gerakan Pramuka, pimpinan
perkumpulan ini dipegang oleh
Majelis Pimpinan Nasional
(MAPINAS) yang di dalamnya
terdapat Kwartir Nasional
Gerakan Pramuka dan Kwartir
Nasional Harian.
Badan Pimpinan Pusat ini
secara simbolis disusun
dengan mengambil angka
keramat 17-8-’45, yaitu terdiri
atas Mapinas beranggotakan
45 orang di antaranya duduk
dalam Kwarnas 17 orang dan
dalam Kwarnasri 8 orang.
Namun demikian dalam
realisasinya seperti tersebut
dalam Keppres RI No.447
Tahun 1961, tanggal 14
Agustus 1961 jumlah anggota
Mapinas menjadi 70 orang
dengan rincian dari 70
anggota itu 17 orang di
antaranya sebagai anggota
Kwarnas dan 8 orang di antara
anggota Kwarnas ini menjadi
anggota Kwarnari.
Mapinas diketuai oleh Dr. Ir.
Soekarno, Presiden RI dengan
Wakil Ketua I, Sri Sultan
Hamengku Buwono IX dan
Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A.
Aziz Saleh.
Sementara itu dalam Kwarnas,
Sri Sultan Hamengku Buwono
IX menjabat Ketua dan Brigjen
TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai
Wakil Ketua merangkap Ketua
Kwarnari.
Gerakan Pramuka secara resmi
diperkenalkan kepada seluruh
rakyat Indonesia pada tanggal
14 Agustus 1961 bukan saja di
Ibukota Jakarta, tapi juga di
tempat yang penting di
Indonesia. Di Jakarta sekitar
10.000 anggota Gerakan
Pramuka mengadakan Apel
Besar yang diikuti dengan
pawai pembangunan dan
defile di depan Presiden dan
berkeliling Jakarta.
Sebelum kegiatan pawai/
defile, Presiden melantik
anggota Mapinas, Kwarnas dan
Kwarnari, di Istana negara, dan
menyampaikan anugerah
tanda penghargaan dan
kehormatan berupa Panji
Gerakan Kepanduan Nasional
Indonesia (Keppres No.448
Tahun 1961) yang diterimakan
kepada Ketua Kwartir Nasional,
Sri Sultan Hamengku Buwono
IX sesaat sebelum pawai/defile
dimulai.
Peristiwa perkenalan tanggal
14 Agustus 1961 ini kemudian
dilakukan sebagai HARI
PRAMUKA yang setiap tahun
diperingati oleh seluruh jajaran
dan anggota Gerakan Pramuka.